Jumat, 04 Oktober 2019

Desa, Demokrasi, dan Globalisasi

Agung Widhianto, S.I.P., M.Sc.
(Ketua Pandjer School, agung.widhianto@outlook.com)



Desa yang dimaknai sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terkecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat masih menghadapi sekumpulan permasalahan. Desa-desa yang memiliki responsivitas memadai terhadap struktur penyelenggaraan pemerintahan modern tentu akan berbeda dari desa-desa adat yang memiliki gaya pemerintahan lokal yang khas. Meskipun UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan atas landasan sosio-kultural dan historis, desa tetap saja hidup dalam iklim heterogenitas dan demokrasi yang didukung penuh oleh arus globalisasi. Disadari atau tidak, desa berada pada kepungan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan dan tata kelola masyarakat sebagai bagian sentral dari keberadaan desa. Pada bagian ini, saya berupaya menjelaskan bagaimana proses bekerjanya globalisasi sebagai faktor eksternal yang mendominasi perubahan internal pada desa. Pada akhir bagian ini, saya berupaya memberikan prediksi bagaimana relasi kuasa dan sruktur pemerintahan ketika aturan legal formal tentang desa dihadapkan pada menguatnya globalisasi yang relatif sulit dibendung atau setidaknya dikendalikan.

Desa: Sebuah Lokus yang Dinamis
Desa lekat dengan sistem nilai dan norma yang terlembaga dalam kurun waktu lama karena ia didukung oleh masyarakat yang relatif homogen secara sosial. Meski demikian, perubahan sosial dalam sebuah masyarakat merupakan hal yang pasti dan memberikan ruang yang bifurkatif (mengarah pada kemajuan atau mengarah pada kemunduran). Hal tersebut dilihat dari daya tahan desa dan kelangsungan stuktur sosial masyarakat.

Perubahan sosial desa tidak hanya disebabkan oleh adanya kompleksitas kepentingan individu yang dibenturkan dengan kepentingan kelompok, melainkan juga adanya pengaruh dari luar. Pengaruh tersebut ditandai dengan interaksi masyarakat desa dengan masyarakat di luar kawasan desa hingga akhirnya persebaran nilai dan norma menjadi semakin kompleks. Selain itu, perubahan yang semakin tampak ialah persebaran ide-ide tentang demokrasi, modernitas, transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya yang menggejala begitu masif melalui arus globalisasi.

Perubahan yang disebabkan oleh pengaruh dari luar, maksudnya globalisasi, terdiri atas dua jenis sebagai berikut.
  1. Perubahan dalam arti kemajuan (progress) atau menguntungkan
  2. Perubahan dalam arti kemunduran (regress) yaitu yang membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat.

Kedinamisan desa dapat dilihat dari struktur pemerintahan dan sistem sosial yang cenderung bergeser dari arah yang dianggap tradisional menuju ke arah yang dipandang modern. Modernisasi pemerintahan tampak kentara dari banyak poin yang termaktub dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana nilai-nilai partisipasi, pemberdayaan, ekonomi, dan lain yang menjadi nalar berpikir terhadap cara mengelola desa. Meskipun akomodasi adanya desa adat yang dicirikan dengan kemampuan sebuah komunitas mengatur dirinya secara otonom dilakukan, ada kecendurungan undang-undang desa terbaru mengarahkan desa-desa adat untuk mengikuti logika berpikir yang demokratis. Sisi demokratis tersebut dapat diukur melalui sejauh mana desa-desa dihomogenisasi oleh pemerintah dalam alam demokrasi yang lahir dalam nuansa globalisasi.

Desa dan Globalisasi yang Mengubah
Dimensi globalisasi dapat dimaknai secara sederhana sebagai gejala keterikatan sosial antar masyarakat yang mengabaikan hambatan geografis dan waktu. Dimensi ini didukung optimal oleh kemudahan akses terhadap teknologi dan komunikasi yang memperbesar potensi perubahan sosial melalui pertukaran nilai-nilai baru. Perbedaan derajat antar wilayah menyebabkan ada satu kelompok dalam satu wilayah yang mendominasi secara virtual. Kelompok yang tersubordinasi nilai dan normanya cenderung memiliki nalar analitik yang kurang dan terisolasi secara geografis. Ketika isolasi tersebut terbuka oleh akses terhadap dunia luar dan informasi menjadi sesuatu baru yang dipandang penting, kelompok tersebut melakukan perubahan sosial secara relatif cepat. Hal tersebut mengakibatkan gejolak sosial di dalam kelompok.

Kelompok yang saya identifikasi sebagai desa secara umum memiliki dimensi yang relatif didominasi oleh nilai-nilai globalisasi, seperti:
  1. Bergesernya struktur sosial paguyuban menjadi patembayan. Homogenitas masyarakat pedesaan mulai bergesar secara bertahap ketika sistem gotong-royong dapat digantikan oleh kehadiran teknologi pertanian yang modern.
  2. Melemahnya keterikatan sosial karena intensitas interaksi fisik mulai digantikan oleh teknologi internet dan media sosial.
  3. Bertambahnya mobilitas masyarakat desa ke kota akibat arus informasi yang marak tentang ekonomi kota yang menggiurkan, pendidikan di kota yang menjanjikan, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan populasi penduduk desa yang produktif beranjak ke kota.
  4. Perilaku konsumtif masyarakat desa yang dipengaruhi oleh gejala instantitas terhadap barang dan jasa.
  5. Modernisasi pola perilaku masyarakat menjadi lebih kritis dan partisipatif.
Dari beberapa manifestasi globalisasi yang melanda desa, hal yang sangat kentara bagi desa jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah tentang demokrasi. Demokrasi di desa yang sebagian besar telah dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 membawa iklim optimisme dan pesimisme.

Pertama, optimisme terhadap desa dengan adanya globalisasi dapat ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan akuntabilitas dan tranparansi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyakakat desa melalui variasi kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Optimisme ini dapat menjadi katalisator perkembangan masyarakat melalui pemerintahan desa yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Bentuk nyatanya, masyarakat dan pemerintah desa menerapkan sistem pengambilan keputusan dan tata kelola yang demokratis dan partisipatif. Dalam hal ini, keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan umum pemerintah desa menjadi naluriah ketika nilai partisipasi benar-benar terjadi di desa. Partisipasi tersebut juga perlu dikembangkan tentang bagaimana mengakomodasi berbagai kepentingan, mengelola konflik, berbagi sumber daya, dan hidup dalam keadaan yang saling menghargai. Partisipasi aktif masyarakat dapat menguatkan legitimasi kebijakan pemerintah desa sehingga implementasi kebijakan dapat optimal karena didukung oleh masyarakat. Basis kesadaran dan tanggung jawab semestinya menjadi hal yang relevan pada saat masyarakat melakukan keterbukaan informasi dalam menyelenggaraan informasi. Pemerintah desa dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas dan tranparansi pemerintahan. Sementara itu, masyarakat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintahan sebagai bagian dari fungsi partisipasi masyarakat dala mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan desa.

Pesimisme adanya globalisasi yang melanda desa dapat terjadi jika sisi demokratisasi yang sedang dijalani tidak dipahami secara bermakna oleh pemerintah desa dan masyarakatnya. Dua aktor tersebut menjadi penopang sekaligus pengontrol arus globalisasi sehingga dapat mendukung keberlangsungan desa. Tidak berfungsinya salah satu aktor akan mengakibatkan aktor yang lain menjadi tanpa kendali atau “kebablasan” dalam mengartikan demokrasi dan globalisasi. Demokrasi yang dikirimkan oleh globalisasi berpotensi diarahkan untuk mengadopsi demokrasi dari luar tanpa disesuaikan dulu dengan konteks masyarakat yang ada. Pesimisme selanjutnya ialah tidak terkendalinya perubahan sistem dan struktur sosial sehingga legitimasi pemrintah desa lemah. Dalam keadaan ini, masyakat terlalu individualis, hipokrit, dan hedonis sehingga menerapkan kebebasan di luar batas. Pada akhirnya, kesadaran memiliki dan tanggung jawab membangun desa dianggap menjadi urusan pemerintah semata. Sebab, mereka lebih mengutamakan urusan individu atau kelompoknya dengan mengedepankan aspek ketidak-sukarela-an.

Kesimpulan
Posisi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum, dan juga dalam iklim demokratisasi dan otonomi dewa ini, memberikan optimisme dan pesimisme sekaligus. Piranti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa setidaknya memberikan kesempatan yang luas bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri dalam kerangka NKRI, meski dengan asumsi bahwa beban pemerintahan yang dikerjakan desa semakin besar. Optimisme tersebut muncul atas dasar terdorongnya desa menjadi bagian penting pembangunan yang dilekatkan dengan partisipasi, akuntabilitas, tranparansi dan sebagainya. Harapannya, desa mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan wilayahnya sekaligus membantu meringankan beban penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah di level yang lebih tinggi. Pada sisi lain, pesimisme muncul karena desa sedang dihadapkan pada dinamika demokratisasi yang memberikan praktek pemerintahan yang dipandang menjawab kebutuhan. Namun pada konteks ini, desa yang menerima limpahan otonomi yang lebih besar dipandang belum mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan sebagaima diamanatkan oleh undang-undang. Hal tersebut juga diperumit oleh kesiapan desa menghadapi globalisasi yang ditumpangi oleh gagasan modernitas, good governance, liberalisme dan lain sebagainya. Kami berasumsi bahwa desa memiliki kemampuan untuk menjalankan perannya di tengah dinamika globalisasi apabila partisipasi sosial masyarakat untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa dapat diwujudkan secara nyata.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar