Jumat, 11 Oktober 2019

Memaknai Kembali Pendidikan yang Dikomodifikasi

Agung Widhianto, S.I.P., M.Sc.
(Ketua Pandjer School, agung.widhianto@outlook.com)


Sekilas Tentang Pendidikan

Pendidikan adalah hak bagi setiap manusia untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Atau dengan definisi yang terlampau berharap, pendidikan mampu meningkatkan kualitas individu dan pada akhirnya mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam hampir segala aspek. Bercermin pada pengalaman cemerlang generasi terdahulu, pendidikan dianggap menjadi peluang besar – dan barangkali satu-satunya jalan – yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan. Memang terdapat banyak bantahan jika sebagian orang dengan lantang menyebut pendidikan sebagai jalan yang mutlak ditempuh untuk menaikkan status sosial. Itupun hanya dapat terjadi dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial terbuka, seperti Indonesia. Lain halnya dengan masyarakat dengan stratifikasi tertutup – sebagian menyebut mereka sebagai masyarakat tradisional yang primitif – yang dapat disimpulkan meski tak sepenuhnya benar, terlalu sulit untuk melakukan perubahan. Mereka dipandang ingin mempertahankan status quo terhadap apa yang mereka anut dan miliki. Kebudayaan, adat-istiadat, dan tradisi menjadi bagian pendidikan yang sentral dan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Pendidikan yang mereka dapatkan di dalam keluarga secara otomatis memberikan dampak yang besar bagi pembentukan kepribadian generasi-generasi baru. Pada kesimpulannya, saya ingin menyatakan bahwa pendidikan tidak sama dengan sekolah. Adalah hal yang keliru bahwa mereka yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah disamakan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan.

Saya meyakini bahwa terdapat banyak versi mengenai keberlangsungan pendidikan di tengah arus perputaran global yang melanda seluruh negeri. Dominasi kekuatan-kekuatan politik baru yang menggunakan instrumen pendidikan sebagai identitas universal, saya anggap sebagai jalur pertarungan antarkepentingan. Dinamika arus penyebaran informasi telah memaksa sebagian besar manusia untuk tunduk pada sumber-sumber informasi yang kadang mempenetrasikan kepentingan-kepentingan buruk bagi para targetnya, sebut saja negara dunia ketiga seperti Indonesia, yang telah dipaksa atau boleh jadi merelakan diri untuk mengadopsi sistem politik yang demokratis, seperti yang dibangga-banggakan negara-negara Barat: Amerika Serikat. Saya tidak pernah menyangka bahwa pendidikan yang dianggap menerapkan demokrasi pun telah diracuni oleh virus-virus yang sering muncul ke permukaan sebagai diskursus pemahaman, bahwa pendidikan menjadi hal penting untuk mencapai banyak tujuan: biasanya yang paling sering disebut ialah mencapai kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, wacana yang menyeruak adalah pendidikan mulai menampakkan dirinya sebagai lahan bisnis baru.

Sudah terang, semakin banyak lembaga penyelenggara pendidikan, bahkan yang formal sekalipun, tidak dapat dijangkau oleh seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Biaya pendidikan kian mahal serta diikuti oleh semakin menurunnya kualitas pendidikan. Banyak masalah yang melanda wajah pendidikan di Indonesia yang menyisakan banyak pertanyaan hingga kekecewaan yang amat dalam bagi sebagian besar orang. Lalu, pendidikan sebenarnya berada pada titik urgensi yang mana? Bagaimana pendidikan dilihat dari sudut pandang positivis melalui teori institusionalis? Dan apakah pendidikan dapat dilihat pula dari sudut pandang strukturalis melalui teori feminis? Apa saja kritik-kritik yang muncul dari kedua pendekatan tersebut? Di mana letak keunggulan dan kelemahan dua pendekatan tersebut untuk mengakaji komodifikasi pendidikan di Indonesia?

Komodifikasi Pendidikan : Di mana Peran Negara?
Mengulas lebih jauh tentang pendidikan, tidak dapat dilepaskan begitu saja dari keberadaan negara sebagai sebuah kesatuan organis yang mengakomodasi banyak perbedaan yang habitus dan perbedaan yang sistemik. Negara, dengan lebih jelasnya saya sebut sebagai sebuah institusi, memiliki seperangkat nilai dan norma yang mengatur hubungan, komunikasi, relasi, dan interaksi antarinstitusi sesuai dengan tugas yang dibebankan. Mengarah kepada persoalan institusi, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menyelanggarakan pendidikan dan mengadakan perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Hal ini memiliki arti sebagai pembangunan yang dilakukan oleh institusi-institusi negara secara legal formal karena memiliki kewenangan represif, bahkan dalam keadaan tertentu dapat melalukan tindakan koersif kepada siapapun yang melanggar.

Dalam pada itu, negara memiliki beberapa institusi yang juga mempunyai aparatur yang bekerja dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Namun, muncul pertanyaan mengenai makna pendidikan seperti apa yang dipahami oleh institusi-institusi negara. Terdapat kekhawatiran bahwa telah terjadi kesalahan persepsi dalam memahami pendidikan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang: pendidikan hanya dikuasai oleh negara atau boleh dikomodifikasi?

Pendidikan sedang mengalami masalah akut setelah banyak kasus mengenai sulitnya mengakses pendidikan beredar melalui berbagai media. Pendidikan seolah-seolah dipolitisasi sehingga asumsi dasar yang muncul ialah adanya upaya meliberalisasi pendidikan. Sementara itu, arus liberalisasi pendidikan tidak hanya berhubungan secara internal (dalam negara). Dalam konteks global, terjadi interaksi yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia untuk mempromosikan hubungan kerja sama yang memudarkan entitas tunggal nasional. Dengan ditempatkannya pendidikan sebagai sektor yang dikelola dengan logika pasar, hal ini justru akan merugikan institusi-institusi nasional yang seharusnya tidak terintervensi oleh institusi-institusi di luar negara yang menggerogoti peran penting negara dalam menyediakan pendidikan bagi warga negaranya. Dalih bahwa dengan mengomersialkan pendidikan akan menguntungkan konsumen sehingga siapapun dapat memilih akses pendidikan yang diinginkan ternyata menghasilkan pertentangan antarlembaga. Kesesuaian aturan-aturan yang ada ternyata cenderung banyak bertentangan dengan konstitusi negara.

Penggambaran lemahnya kekuatan negara dalam menjalankan fungsinya juga dipengaruhi oleh beberapa aktor dan faktor yang semakin kentara persaingannya: wujudnya peraturan-peraturan, kesepakatan-kesepakatan, dan lain sebagainya. Pengaruhnya terhadap sistem pendidikan adalah bukan lagi terletak pada kewajiban atau bukan. Akan tetapi lebih jauh daripada itu, praktek ideologi yang menyusup melalui pendidikan beserta kurikulum dan aturan-aturan kerja terbukti mampu membentuk kepribadian orang untuk lebih sadar menjalani kehidupannya. Dalam bentuk yang sederhana, orang yang berpendidikan akan diajari untuk mematuhi hukum. Hal ini juga tidak mungkin tanpa kecuali. Dalam beberapa kasus, pendidikan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk membangkang menaati hukum. Hal ini juga terjadi pada oknum aparatus dalam berbagai lembaga yang terkait dengan pendidikan. Ada penyelewengan sehingga sistem pendidikan tak berjalan dengan baik. Dalam istilah yang berlebihan, saya menganggap telah terjadi sabotase.

Bisnis-bisnis yang melanda dunia pasar secara global – yang kini merebak tanpa bisa dibendung – juga mengarah kepada otonomi lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan formal untuk melakukan inovasi sehingga terjadi persaingan yang meletakkan prestasi atau capaian lembaga sebagai komoditi. Hal ini dapat ditengarai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang makin marak: dalam beberapa aspek mereka mengalahkan lembaga pendidikan formal yang dimiliki oleh negara. Sebagai institusi yang mengelola pendidikan, seharusnya pemerintah mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Salah satu tahapan pentingnya ialah aturan-aturan dalam sistem pendidikan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertinggi. Selain itu, peraturan yang jelas akan membawa dampak yang baik dalam perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Munculnya lembaga pendidikan swasta pada dasarnya berangkat dari lemahnya implementasi kebijakan pendidikan yang dimiliki oleh negara. Lembaga pendidikan menawarkan diri untuk mengadakan pendidikan yang jauh lebih berkualitas, tentunya dengan biaya yang tinggi dan tidak semua orang bisa mengaksesnya. Kebijakan yang jelas akan mampu mengatasi komodifikasi pendidikan yang dilakukan, baik oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta, sehingga intisari peran negara sebagai institusi formal tertinggi tidak berkurang bahkan hilang.

Perempuan Dilarang Memperoleh Pendidikan?
Pendidikan dapat dimaknai sebagai manipulasi canggih untuk mengeksploitasi perempuan. Laki-laki dianggap sebagai sentrum segala tindakan, sedangkan perempuan hanya menjadi pengikut yang pasif dan penurut. Konstruksi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan memang berawal dari pembagian kerja yang sifatnya dilekatkan secara biologis dan berlanjut hingga pelekatan secara kultural. Laki-laki dan perempuan memang berbeda secara seks, tetapi dalam hubungannya dengan pendidikan, perempuan merasa ditindas dan dimanfaatkan oleh kaum laki-laki dalam faktor produksi yang diatur oleh negara. Status perempuan hanya sebagai kepemilikan pribadi sehingga menciptakan kesenjangan antarkelas. Laki-laki sebagai penjajah, sedangkan perempuan sebagai pihak yang dijajah terutama dalam bidang produksi. Hal ini tidak akan pernah lepas dari akumulasi pendidikan yang diterima oleh perempuan sehingga keadaan perempuan yang memprihatinkan tidak akan pernah selesai sebelum sifat kapitalis negara sebagai representasi laki-laki dihancurkan.

Negara dianggap bukan sebagai institusi yang memperhatikan kepentingan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan sehingga lebih banyak perempuan yang tidak menikmati pendidikan yang layak. Negara dianggap sangat kapitalis sehingga mengekang perempuan untuk dapat mengatur produksi demi mencapai kesejahteraan. Negara dipandang sebagai perwujudan interaksi dan hubungan sosial yang kini telah mencapai keengganan untuk berpihak pada perempuan. Akhirnya negara memperbudak perempuan melalui pendidikan yang mengakibatkan banyaknya perempuan yang menjadi pekerja. Padahal perempuan memiliki kontribusi yang besar atas perjuangannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan-kebijakan pendidikan sangat eksploitatif karena tidak memperhatikan kesetaraan gender, buah pergerakan perempuan untuk memperoleh kesetaraan dengan kaum laki-laki. Gender yang dimaknai bukan hanya tentang kesetaraan peran dan fungsi dalam masyarakat untuk memperoleh akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Lebih jauh dari itu, perempuan harus diberi perhatian lebih agar masalah-masalah akut seperti kemiskinan dapat diatasi. Hal ini dapat mungkin terjadi jika perempuan diberikan peran yang lebih besar untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan. Tujuannya adalah perempuan memiliki kemampuan yang lebih baik demi menunjang pembangunan di segala bidang.

Pendidikan yang terprivatisasi hanya untuk laki-laki terbukti melemahkan perempuan untuk dapat berevolusi secara sosial dan mampu mengambil peran yang signifikan dalam masyarakat. Seperti yang sudah saya sebutkan di muka, perempuan diprivatisasi terlalu jauh hingga muncul masalah-masalah pendidikan yang penuh dengan upaya mengkomodifikasikan perempuan, seperti adanya buku-buku pelajaran yang bias gender dan sangat kuat kesan streotip gendernya. Di banyak sekolah, ilustrasi di dalam buku pelajaran lebih banyak menonjolkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki digambarkan sebagai sosok yang kreatif dan penuh potensi. Sedangkan perempuan lebih sedikit ditonjolkan keunggulan-keunggulannya.

Dalam memilih jurusan atau bidang spesialisasi, tampak sekali adanya diskriminasi yang berlebihan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki umumnya mengambil bidang teknologi, sedangkan perempuan lebih banyak mengambil ilmu sosial. Streotip gender sangat kentara meski sudah ada kebijakan nasional untuk menyetarakan laki-laki dan perempuan. Sayangnya, kebijakan tersebut belum terlaksana dengan maksimal karena banyak kendala. Salah satunya ialah masalah ketidaksetaraan pendidikan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara memberikan peluang yang lebih besar bagi anak-anak perempuan dari keluarga miskin dan terpinggirkan.

Struktur masyarakat yang patriarkis menghambat peluang perempuan untuk mengenyam pendidikan. Bagaimana perempuan dapat mengembangkan potensinya jika mereka tidak memiliki kesempatan dan dukungan dari lingkungannya? Kondisi masyarakat menyebabkan perempuan menjadi sasaran buruknya sistem pendidikan karena naluri dan logika yang dipakai ialah maskulin. Pada kesimpulannya perempuan tidak akan mencapai pendidikan yang setara dengan laki-laki sebelum struktur masyarakat beserta nilai-nilai dan norma-norma yang sangat bias gender diubah menjadi pro perempuan.

Penegasan-Penegasan Atas Pembahasan
Saya ingin menyimpulkan bahwa komodifikasi pendidikan yang dilihat dengan pendekatan positivis melalui teori institusionalis mampu menunjukkan bahwa struktur yang dibangun oleh masyarakat penuh dengan interaksi yang terdikotomi. Hasilnya sangat jelas, yakni ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Relasi antaraktor tak seragam dalam arti harapan dan kenyataan dapat terhubung. Secara umum, pendekatan ini memadai untuk menjelaskan fenomena komodifikasi pendidikan di tengah-tengah munculnya lembaga-lembaga pendidikan swasta. Akan tetapi, pendekatan ini tidak mampu menjelaskan bahwa aktor yang dianggap sangat berpengaruh dalam segala hal mampu untuk mengubah kelemahan menjadi kelebihan. Kalau aktor memiliki otonomi dan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan pendidikan, lalu mengikatkan kepentingan-kepentingan mereka dalam kebijakan-kebijakan pendidikan, mengapa aktor tidak mampu menjalankan kebijakan pendidikan sesuai dengan prinsip dasarnya? Prinsip dasarnya ialah pendidikan sama dengan hak yang wajib dipenuhi oleh negara, bagaimanapun caranya.

Pada penggunaan pendekatan yang kedua, struktural Marxis, saya menggunakan teori feminisme untuk menjelaskan banyak kebijakan pendidikan yang tidak berpihak pada perempuan. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan kesulitan dalam mengakses pendidikan. Akibatnya banyak perempuan yang menjadi pekerja dan implikasi besarnya ialah terhambatnya laju pembangunan nasional. Teori ini relevan untuk mengkaji alasan-alasan pendidikan yang dikomodifikasi bagi perempuan karena pendidikan ditempatkan sebagai hal yang eksklusif. Sayangnya, pendekatan ini tidak mampu menjelaskan fenomena pengecualian bahwa ada banyak kasus perempuan yang mampu keluar dari struktur yang patriarki (bias gender). Perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin, pengusaha, artis, dan aktivis merupakan beberapa kasus di mana struktur dapat diubah oleh aktor.

Saya menempatkan diri untuk menggunakan pendekatan yang positivis, khususnya menempatkan bahwa aktor mampu mempengaruhi struktur. Sekalipun struktur-struktur tersebut sangat sulit untuk ditundukkan. Saya memahami kelemahan-kelemahan dari tiap pendekatan. Selain karena tiap pendekatan memiliki klaim kebenaran yang kuat, tiap pendekatan juga masih saling bersaing menunjukkan keunggulan-keunggulannya. Sebagai seorang positivis saya menilai bahwa data-data kuantitatif menjadi sumber utama yang tak terbantahkan. Saya mencoba untuk mengolah dan mengelaborasi tiap data dengan teori agar penjelasan yang tersaji dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar