Sabtu, 02 November 2019

Catatan tentang Korupsi di Daerah

Agung Widhianto, S.I.P., M.Sc.
(Ketua Pandjer School, agung.widhianto@outlook.com)

Kecenderungan perilaku korupsi di banyak negara memang memiliki tren yang semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Meski tidak ada definisi korupsi yang mengikat secara umum, secara sederhana Schroder (2013) memandang korupsi sebagai pembayaran atau kontraprestasi yang perlu dan terpaksa dilakukan karena dorongan masyarakat atas masyarakat lainnya. Dalam kajian politik, korupsi dapat dipahami sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi ekonomi dan/atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain  untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pada saat yang bersamaan, tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum karena korupsi selalu bertalian erat dengan sektor publik.

Ilustrasi Artikel
Pixabay
Dampak negatif yang paling mudah dirasakan karena korupsi di suatu pemerintahan daerah ialah lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan publik, khususnya figur pemimpin: pejabat politik dan pejabat publik. Dari segi bentuk, korupsi yang terjadi di banyak daerah dapat dikategorikan sebagai Korupsi Upeti dan Korupsi Kontrak (lihat misalnya: Efriza et al 2006, 406). Korupsi ini dapat terjadi karena adanya jabatan strategis seseorang atau beberapa orang dimana berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan presentase ekonomi berupa uang. Sebagai gantinya, pihak yang berupaya mendapatkan proyek akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang bersifat ilegal.

Sebab
Dalam perspektif politik yang menggunakan pendekatan aktor, saya berpendapat bahwa korupsi di daerah disebabkan oleh:
  1. Kurangnya rasa tanggung jawab dan transparansi pembuat kebijakan,
  2. Sentralisasi pemerintahan yang berlebihan sehingga berfokus hanya pada satu atau beberapa orang saja,
  3. Intervensi aktor-aktor informal di luar pemerintahan mengalahkan peran birokrat,
  4. Rendahnya kapasitas pengambil kebijakan karena pengalaman politiknya belum teruji, 
  5. Modal politik terlalu tinggi, sementara gaji sebagai pegawai pemerintah terlalu kecil,
  6. Peran masyarakat sipil digadaikan dengan proyek.
Akibat
Korupsi membuat penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi semakin tidak stabil. Yang paling lazim, setelah terjadi pengungkapan kasus korupsi, terjadi gejala “ketakutan” yang menjangkiti hampir seluruh aparatur pemerintahan sehingga menganggu (sedikit atau banyak) jalannya pemerintahan. Meski “ketakutan” tersebut berlangsung sementara sekaligus tanpa efek jera, konsekuensinya, pemerintah daerah dipaksa untuk bekerja keras memperbaiki citra buruknya di mata masyarakat.

Solusi Alternatif
Ada beberapa cara efektif yang menurut saya dapat ditempuh sesegera mungkin oleh daerah yang baru saja terungkap kejahatan korupsinya, yakni:
  1. Mengkonsolidasikan semua jajaran pemerintahan di daerah untuk mencari titik temu permasalahan dan membangkitkan semangat para “abdi negara” untuk melayani masyarakat,
  2. Melakukan press release secara jujur dan terbuka guna meminta maaf kepada masyarakat dan menjelaskan keadaaan pemerintahan yang sedang terjadi
  3. Melibatkan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat di daerah untuk menyerukan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik dari tindakan-tindakan yang membahayakan proses pembangunan.
Jika langkah-langkah di atas tidak diambil, satu atau semuanya, hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya relatif dapat terselamatkan dari ancaman krisis kepercayaan. Lebih penting dari itu, analisis saya ini juga dapat diadopsi untuk memulihkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di banyak desa yang belakangan ini terjebak atau bahkan menjebakkan diri ke dalam bisnis gelap korupsi. Entah menggunakan dana desa dari pemerintah pusat, entah menggunakan alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten.



Referensi
Efriza, Pito, T.A., dan Fasyah, K. (2006) Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi, Bandung: Nuansa Cendekia.

Schröder, P. (2013) Strategi Politik, diterjemahkan oleh Agoesman, A., Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar