Sabtu, 02 November 2019

Tak Ada Ampun Untukmu Pembunuh Massal Yang Licik (Analisis Kebijakan Penolakan Grasi untuk Terpidana Mati Kasus Narkoba)

Agung Widhianto, S.I.P., M.Sc.
(Ketua Pandjer School, agung.widhianto@outlook.com)

Ilustrasi Artikel
Gambar: Pixabay
PENGANTAR
Indonesia mendeklarasikan dirinya telah mencapai darurat narkoba. Kasus-kasus narkoba banyak sekali diberitakan oleh berbagai media sekaligus memberikan pandangan umum bahwa narkoba merupakan masalah besar yang harus ditangani secara serius.

Beberapa waktu yang lalu terdapat 10 terpidana mati kasus narkoba yang mengajukan grasi kepada Presiden Joko Widodo. Presiden secara tegas menolak pemberian grasi kepada mereka. Kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang sangat tepat untuk memerangi narkoba di Indonesia karena instrumen hukum tentang narkotika sedang berproses dan kekuasaan kehakiman harus dihormati dan ditegakkan. Namun, kebijakan Presiden justru mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, seperti aktivis Hak Asasi Manusia dan beberapa Negara yang warga negaranya terancam dieksekusi mati. Bagi saya, kebijakan penolakan grasi yang sedang dilakukan Presiden merupakan langkah untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen memerangi narkoba dan Indonesia masih memiliki kedaulatan nasional.

Tulisan saya menarik untuk dibaca karena menjelaskan bagaimana hubungan antara kebijakan penolakan grasi dan langkah membangkitkan kedaulatan bangsa yang sempat dilecehkan oleh para pelaku kejahatan narkoba. Tulisan ini merupakan serangkaian analisis untuk proses kebijakan publik yang dibaca menurut logika seorang Presiden yang memikirkan kepentingan dan nasib jutaan masyarakat Indonesia di masa kini dan masa depan yang sedang diancam oleh bahaya narkoba. Dalam kaca mata seorang Presiden, kedaulatan bangsa atas hukum harus dimanifestasikan secara konsisten dan objektif dengan cara membiarkan kekuasaan kehakiman berjalan sesuai nalar dan prosedurnya.

Gambar Kerangka Analisis
KERANGKA ANALISIS
Tulisan saya berupaya menganalisis kebijakan Presiden Joko Widodo yang menolak pemberian grasi bagi para terpidana mati kasus narkoba. Analisis yang saya gunakan ialah analisis untuk kebijakan. Konsekuensinya, saya akan berposisi seolah saya adalah seorang Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan yang memikirkan nasib jutaan penduduk Indonesia pada masa kini dan masa mendatang. Sehingga saya harus mengambil kebijakan yang menguntungkan mayoritas warga negara Indonesia dengan kewenangan yang dimiliki, yakni grasi. Presiden paham betul bahwa lebih baik mengorbankan segelintir orang tak berguna dan tidak beradab karena senyatanya mereka adalah pelanggar hukum yang setia. Atas nama keadilan dan kedaulatan hukum di Indonesia, terpidana narkoba yang dihukum mati tetap harus dihukum mati.

Analisa saya mengarah pada tujuan akhir, yakni

“Kedaulatan Hukum Negara akan dapat terwujud jika dan hanya jika semua orang di wilayah hukum Indonesia mematuhi hukum yang berlaku. Secara bersamaan, pelanggar hukum adalah musuh negara dan harus didisiplinkan agar tidak membahayakan penghidupan dan nyawa lebih banyak orang”

AGENDA-SETTING UNTUK KEBIJAKAN PENOLAKAN GRASI
Penolakan grasi bagi terpidana mati kasus narkoba adalah cara untuk mengembalikan kedaulatan negara atas hukum dan membuktikan bahwa otoritas negara terbagi-bagi ke dalam sistem yang berbeda. Setiap sistem telah diberikan agenda dan kewenangannya masing-masing, tetapi tetap memiliki arah kebijakan besar yang sama, dalam hal ini mewujudkan kedaulatan hukum. Setidaknya ada 2 (dua) sub-otoritas yang bermain dalam konteks ini, yakni sub-otoritas kehakiman yang berwenang memberi hukuman kepada para pelanggar hukum dan sub-otoritas eksekutif yang berwenang memberikan grasi secara independen.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menghina kedaulatan negara Indonesia. Indonesia berdaulat secara hukum dan politik untuk meminimalisasi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya melalui instrumen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara agar tidak terkena dampak yang mencengangkan. Sialnya, para penyuplai “barang haram” tersebut berani melawan otoritas negara secara hukum, yakni dengan tetap melakukan supply narkoba ke Indonesia. Hal ini patut dianggap sebagai bentuk pelemahan negara secara hukum. Tren bertambahnya kasus narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia (Badan Narkotika Nasional, 2014). Pertanyaan yang muncul adalah “Apakah Negara masih memiliki otoritas yuridis terhadap para terpidana mati kasus narkoba?”

Otoritas negara yang saya maksud dapat dijelaskan menggunakan rasionalitas yuridis. Negara dipandang memiliki otoritas jika proses peradilan terhadap para terdakwa kasus narkoba berlangsung secara independen. Ukuran independen dapat dilihat dari sejauh mana hakim menggunakan objektivitasnya terhadap instrumen hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, independensi peradilan dapat dilihat menggunakan landasan norma yuridis, kode etik profesi, dan norma moral (Mariyadi 2014). Peradilan yang bebas dari pelanggaran prosedur dan bebas dari korupsi dapat dianggap sebagai peradilan yang independen.

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menolak grasi para terpidana mati kasus narkoba merupakan bukti bahwa negara telah menggunakan rasionalitas yuridisnya. Presiden sedang melakukan kebijakan not to do yang berarti menghormati otoritas yuridis yang dijalankan oleh para hakim. Pemberian grasi merupakan bentuk inkonsistensi negara menegakkan hukum di wilayahnya sehingga negara disebut tidak memiliki otoritas. Kebijakan Presiden adalah kebijakan yang tepat secara hukum dan politik dimana posisi Presiden sebagai Kepala Negara memiliki prinsip untuk mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya. Otoritas yang jelas antara Presiden sebagai penguasa lembaga eksekutif dan hakim sebagai penguasa lembaga peradilan merupakan wujud bahwa negara memiliki otoritas (Birkland 2007).

Di samping itu, otoritas negara dapat dijelaskan menggunakan rasionalitas ekonomi dimana negara dihadapkan pada pilihan untung atau rugi dalam kebijakan hukuman mati. Bercermin pada dampak yang ditimbulkan  akibat narkoba, negara memiliki posisi strategis untuk menjalankan mandat rakyat, yakni melindungi rakyat dari bahaya narkoba. Negara dirugikan secara materi atas peredaran dan penggunaan narkoba. Kebijakan Jokowi sebagai kepala negara yang menolak pemberian grasi dapat dilihat sebagai upaya mengutamakan keselamatan seluruh rakyat Indonesia di masa kini maupun mendatang. Logika ekonomi dalam kebijakan tersebut dapat diindikasikan bahwa Presiden memilih mengorbankan sebagian kecil, maksud saya para terpidana mati, karena mereka dianggap sebagai parasit yang tidak berguna, bahkan membahayakan sebagian besar yang lain. Pemberian grasi sama halnya dengan mengorbankan hak hidup seluruh warga Indonesia, sementara penolakan grasi merupakan bentuk kehadiran negara yang melindungi hak-hak warganya.

Negara memiliki otoritas jika grasi tidak diberikan kepada para terpidana mati. Sebab, kepentingan ratusan juta rakyat Indonesia lebih penting daripada kepentingan puluhan orang yang tidak bertanggung jawab. Negara mendapatkan keuntungan atas kebijakan hukuman mati, yakni terselamatkannya nyawa ratusan juta orang yang kini masih hidup dan yang akan lahir. Oleh sebab itu, analisis kerugian negara sangat memadai untuk menjelaskan prioritas kebijakan Negara dalam rangka menegakkan otoritasnya.

FORMULASI UNTUK KEBIJAKAN NOT TO DO PRESIDEN
1. Alasan Dasar Pemberian Grasi
Grasi merupakan wewenang yang dimiliki Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara (hak prerogatif). Dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana, Presiden akan memberikan keputusan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, yaitu mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini juga bersifat absolut, yang artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan.

Pasal 14 UUD 1945 memberi hak kepada Presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa disertai syarat-syarat atau kriteria pemberiannya, sehingga hak presiden tersebut bersifat mutlak (Zakaria 2007, pp. 218–219). Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsideran huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD.

Menurut Utrecht (1965, p. 240), ada 4 (empat) alasan pemberian grasi yaitu sebagai berikut:
  1. Kepentingan keluarga dari terpidana,
  2. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat,
  3. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
  4. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Permasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

Menurut Satochid Kartanegara  sebagaimana dikutip oleh Zakaria, (2007, p. 304), alasan-alasan pemberian grasi, yaitu antara lain:
  1. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum sedang mempunyai penyakit yang parah,
  2. Demi untuk kepentingan Negara. Misalnya dalam peristiwa Tan Malaka, para tertuduh telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung di Yogyakarta atas tuduhan dan terbukti hendak menggulingkan Pemerintah RI. Kemudian kepada para terhukum diberi grasi, dengan pertimbangan bahwa mereka dilandasi oleh cita-cita hukum untuk membela Negara.

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang (1984, pp. 287–288), terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi yaitu:
  1. Ada kekurangan di dalam perundang-undangan, yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan,
  2. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tentang hal ini Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim,
  3. Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan oleh Pompe telah dikatakan bahwa pasal 15 dari keputusan mengenai grasi yang berlaku di negeri Belanda itu telah selalu menunjuk kepada hal tersebut,
  4. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan,
  5. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Menurut Pompe grasi seperti ini dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah yang bersangkutan dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana-tindak pidana yang bersifat politis.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar pemberian grasi adalah karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap “kurang adil” maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Lebih penting dari itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 dalam bagian Penjelasan hanya menyebutkan bahwa dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana.

Perumusan kebijakan ini menyiratkan bahwa kepada pelaku tindak pidana residif, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana, Presiden haruslah berpikir dua kali dalam memberikan pengabulan grasi kepada terpidana tersebut, apalagi bagi pelaku tindak kejahatan luar biasa narkoba.

Penolakan pemberian grasi dapat diartikan bahwa tindakan Presiden didasarkan atas pertimbangan terbalik atas semua alasan-alasan pemberian grasi. Memberikan grasi bagi para terpidana mati kasus narkoba sama halnya dengan melecehkan hukum yang sedang berlangsung, meremehkan independensi para hakim, dan mengorbankan keadilan yang sejatinya harus diperoleh lebih banyak orang. Penolakan grasi merupakan formulasi yang tepat karena tidak satupun alasan yang kuat bagi Presiden untuk memberikan grasi terhadap kasus kejahatan narkoba di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia sedang mengalami darurat narkoba.

2. Memahami Sebelum Menolak Grasi
a. Kekuatan (strength)
Presiden memiliki kewenangan prerogatif yang membedakan sekaligus memperjelas batas kekuasaan antara lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan lembaga peradilan yang dikuasai para hakim. Kekuatan presiden telah termaktub secara jelas dan konsisten dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 dimana presiden dapat menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana. Kewenangan tersebut merupakan kebalikan dari hak mengabulkan permohonan grasi. Itu berarti bahwa putusan eksekusi mati yang dijatuhkan pengadilan tetap pada keadaannya. Dalam hal ini, Presiden mempersilahkan bekerjanya kekuasaan kehakiman melaui para hakim yang diteruskan putusannya oleh jaksa eksekutor.

b. Kelemahan (weakness)
Tidak ada keterangan secara tegas ataupun tersirat dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai bagaimana permohonan grasi dapat dikabulkan atau ditolak oleh Presiden. Hal ini memicu perdebatan dan keraguan tentang independensi dan objektivitas Presiden dalam memberikan atau menolak grasi.

c. Peluang (opportunity)
Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat 2 berbunyi: 

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 g, pelaku dipidana dengan pidana mati”

Bagi Presiden, kebijakan untuk tidak mengeluarkan kebijakan merupakan kewenangan yang bersifat absolut. Itu berarti bahwa tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan.

d. Ancaman (threat)
Tekanan eksternalitas terhadap Presiden, seperti aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), negara-negara yang warga negaranya terpidana mati di Indonesia, menyebabkan kebijakan penolakan grasi mengalami banyak kendala. Tekanan dunia internasional yang hakekatnya adalah politik kemanusiaan yang dibungkus melalui politik balas-jasa, politik pertukaran narapidana, hingga ancaman pemutusan hubungan diplomatik merongrong ketegasan Presiden untuk segara memutuskan bahwa tidak ada grasi untuk terpidana mati kasus narkoba di Indonesia. Media juga mengancam kebijakan ini karena media dapat mengaburkan makna keadilan dan kedaulatan hukum yang sedang diperjuangkan oleh Presiden.

IMPLEMENTASI UNTUK KEBIJAKAN PENOLAKAN GRASI
Untuk mengimplementasikan kebijakan yang bahkan tidak memerlukan proses penggodogan yang rumit, kebijakan Presiden untuk menolak grasi menghadapi banyak dinamika yang mempengaruhi bekerjanya negara secara hukum, dan bahkan berdampak sistemik terhadap banyak aspek. Dalam menganalisis bagaimana kebijakan tersebut bekerja, saya mengadopsi analisa untuk implementasi kebijakan ala Grindle (Santoso 2010, p. 134) yang mempertemukan isi kebijakan dengan konteks kebijakan.

Secara isi kebijakan, terdapat 6 (enam) aspek yang harus dipastikan bekerja, sebagai berikut.

1. Kepentingan yang akan dipengaruhi oleh pengimplentasian substansi alternatif  kebijakan
Implementasi kebijakan ini berdampak besar dan signifikan bagi banyak aktor, terkhusus bagi para terpidana mati kasus narkoba yang mengajukan grasi kepada Presiden. Merekalah yang menyeret dan menyorot kepentingan mereka ke dalam kepentingan lebih banyak aktor. Sehingga, aktor-aktor seperti aktivis pro kemanusiaan, media massa, diplomat negara asing yang terkait, hingga para politisi di negara asing yang sedang berada di lingkaran kekuasaan, memanfaatkan situasi ini untuk tujuan politik atau ekonomi mereka.

Kategorisasi yang saya berikan untuk melihat tarik-ulur kepentingan ini ialah kepentingan Presiden (internal) dan kepentingan di luar Presiden (eksternal). Kepentingan yang diwakili oleh Presiden ternyata lebih besar ketimbang kepentingan yang diperankan oleh pihak-pihak di luar Presiden. Sebab, presiden dalam hal ini ialah representasi seluruh warga negara Indonesia dan harus menunjukkan kedaulatan Indonesia melalui konsistensi berjalannya keadilan hukum positif di negaranya. Pihak eksternal yang dirugikan atas kebijakan ini akan merugi besar-besaran. Pihak  yang  paling merugi ialah para terpidana mati kasus narkoba. Tentu dengan disusul oleh para pebisnis narkoba dan para aktivis HAM yang anti hukuman mati.

2. Manfaat yang diterima
Manfaat esensial sekaligus menyeluruh atas kebijakan Presiden menolak grasi ialah tegak dan menguatnya kedaulatan hukum sebagai panglima di bumi Indonesia. Itu juga menyerukan kepada seluruh warganegara Indonesia dan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, patuh terhadap hukum, dan konsisten menyelenggarakan upaya keadilan bagi setiap orang, tanpa terkecuali.

3. Derajat perubahan yang mungkin ditimbulkan
Perubahan ini memiliki derajat yang sangat strategis dan memberikan perubahan masif dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Kebijakan penolakan grasi oleh Presiden menjadi kebijakan yang diasumsikan akan diambil oleh setiap warga negara Indonesia yang manusiawi sekaligus nasionalis. Pemberlakuan penolakan grasi bagi para terpidana mati kasus narkoba akan menciptakan phobia para pelaku dan calon pelaku kejahatan apapun sehingga secara simultan kekuasaan hukum dan kekuasaan politik bergandengan membuktikan keberpihakannya kepada rakyat.

4. Letak pengambilan keputusan
Presiden memiliki kewenangan absolut dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Presiden bukan lagi sebagai presiden, melainkan representasi kedaulatan politik dan hukum Indonesia.

5. Implementor program
Para jaksa eksekutor berperan melaksanakan putusan yang telah melalui dua tahap ketat hukum, yakni putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dukungan Presiden dalam bentuk penolakan grasi. Itu berarti bahwa Presiden sedang menunjukkan kepada publik bahwa proses peradilan yang independen telah diperankan secara memadai oleh para aparat penegak hukum sehingga keputusan mereka harus dihormati dan dijalankan.

6. Ketersediaan sumber daya
Sumber daya implementasi kebijakan penolakan grasi sebenarnya sangat minimalis, tetapi berdampak maksimalis bagi keberlangsungan sendi kedaulatan hukum di Indonesia. Meski demikian, sumber daya seperti aparat penegak hukum yang objektif, akuntabilitas Presiden untuk menolak grasi, kontrol terhadap media massa agar mendukung kebijakan Presiden hingga strategi antisipatif terhadap sektor internasional harus dipastikan bekerja. Pada dasarnya, sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan ini ialah keberpihakan Presiden terhadap kepentingan rakyat dan independensi peradilan dalam memproses kasus kejahatan narkoba.

Secara konteks kebijakan, Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmennya untuk terus memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Presiden menginstruksikan kepada jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bekerja sama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di tanah air. Kejaksaan Agung sendiri telah mengeksekusi mati 6 terpidana pada 18 Januari 2015 lalu. Ketegasan Presiden pada hukuman mati menunjukkan bahwa dirinya tidak memberikan ruang pengampunan dalam persoalan narkoba. Presiden beralasan, penolakan ini untuk memberikan shock therapy kepada para pelaku kejahatan narkoba. Ia mengatakan bahwa terpidana mati narkoba yang ditolak permohonan grasinya sebagian besar adalah bandar yang atas perbuatannya dan kelompoknya dianggap merusak generasi penerus bangsa.

Pemerintah tetap konsisten dalam mengeksekusi terpidana mati kasus narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya termasuk dari kalangan Warga Negara Asing (WNA). Pemerintah yakin tidak satu pun ketentuan hukum yang dilanggar terkait kebijakan itu sehingga konsistensi pada pelaksanaan hukuman tetap dilakukan dalam setiap komunikasi baik via telepon maupun surat. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia harus tegas dalam penegakan hukum terkait narkoba.

Setiap tahunnya, BNN mencatat warga yang tewas akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 12 ribu jiwa lebih atau berkisar 37 orang per hari. Kematian akibat penyalahgunaan narkoba tersebut bukan hanya disebabkan over dosis, melainkan faktor lain seperti penularan HIV/ AIDS dan hepatitis yang ditularkan melalui penggunaan jarum suntik. BNN Provinsi DKI Jakarta memperkirakan, terdapat sekitar 500 ribu warga Ibu Kota yang masih menjadi pecandu narkoba. Jumlah ini adalah hasil perbandingan survei yang dilakukan oleh BNN dan Pusat Pendidikan Kesehatan Universitas Indonesia di tahun 2013 dan 2014. Dari penelitian akhir 2014, 5,5 persen, atau sekitar 500 ribuan jiwa masih ketergantungan narkoba (BNN 2014).

Presiden Jokowi menunjukkan komitmen dan keseriusannya untuk mengatasi kondisi darurat narkoba itu. Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan tersebut adalah dengan menolak grasi bagi pengedar yang dijatuhi hukuman mati. Presiden juga menyayangkan eksekusi mati yang dijatuhkan kepada terpidana kasus narkoba sering kali tidak segera dilaksanakan sehingga efek jera tidak segera dirasakan dan yang terjadi justru dalam tahanan mereka tetap dapat mengatur peredaran narkoba. Hal tersebut tidak bisa terus-menerus dibiarkan karena menyangkut moralitas dan mentalitas dimana selain belasan ribu orang meninggal karena narkoba tapi juga jutaan lainnya yang harus direhabilitasi selain ada jutaan orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi.

ANALISA UNTUK MONITORING KEBIJAKAN
Menurut Hogwood dan Gunn, monitoring kebijakan publik dipahami sebagai proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan guna memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan sebuah kebijakan tercapai (Dwidjowijoto 2004, p. 89). Monitoring juga menjadi instrumen untuk menakar pengimplemetasian sebuah kebijakan. Dalam hal ini, saya memakai 4 (empat) indikator yang ditawarkan oleh Willian Dunn di antaranya adalah sebagai berikut  (Dwidjowijoto 2004, p. 100).
  1. Compliance (kepatuhan atau kesesuaian), 
  2. Auditing (pemeriksaan), 
  3. Accounting (akuntansi) dan 
  4. Explanation (penjelasan).
Atas dasar hal di atas, untuk memastikan bahwa penolakan grasi terhadap terpidana mati narkoba dapat membuktikan bahwa Indonesia masih memiliki kedaulatan hukum, diuraikan beberapa hal di bawah ini.

1. Compliance, yaitu menentukan apakah implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan.  Penolakan grasi merupakan kebijakan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dimana atas nama bangsa dan Negara, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memastikan kepentingan bangsa dan Negara untuk terbebas dari bahaya narkoba tidak dikhianati atau dilawan oleh para terpidana kasus narkoba, terutama mereka yang sudah divonis mati oleh pengadilan. Penolakan grasi juga sudah sesuai karena alasan penolakan grasi sangat objektif dimana para terpidana mati kasus narkoba merupakan bandit-bandit yang memperlemah kedaulatan nasional Indonesia melalui tindakan melanggar Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, bandit-bandit itu masih saja tidak bosan mengajukan grasi kepada Presiden. Parahnya, Presiden terkesan menunda-menunda penolakan grasi yang dibuktikan dengan ditundanya sejumlah eksekusi mati para terpidana mati kasus narkoba.

2. Auditing, yaitu menentukan apakah sumber-sumber pelayanan kepada kelompok sasaran (target groups) memang benar-benar sampai kepada mereka. Para terpidana mati kasus narkoba merupakan kelompok sasaran yang dipastikan mendapatkan hukuman mati atas tindakan pelecehan hukum di Indonesia. Hal yang menantang untuk memastikan bahwa penolakan grasi diikuti dengan tindakan mengeksekusi secara segera para terpidana mati narkoba dan dipublikasikan kepada publik, masih sulit. Sebab, media publik tidak dapat memasuki ranah di dalam proses pelaksanaan sehingga publik percaya bahwa para terpidana mati yang ditolak grasinya benar-benar dihukum mati. Kejaksaan Agung dan Media dianggap kontraproduktif untuk mencari titik transparansi wujud penolakan grasi tersebut. Media juga sulit untuk diimbangi untuk membangun opini bahwa Presiden dan Negara Indonesia memiliki kedaulatan hukum yang tidak dapat ditawarkan lagi. Namun, media nasional justru menabrakkan kesan “lemah” dan “menunda-nunda” yang menghambat pembangunan opini kedaulatan itu sendiri.

3. Accounting, yaitu menentukan perubahan sosial dan ekonomi apa saja yang terjadi setelah implementasi sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Perubahan sosial yang terjadi akibat implementasi kebijakan ini ialah terciptanya konsistensi dan supremasi terhadap[ kehidupan masyarakat yang seharusnya taat terhadap hukum. Efek jera dan efek takut untuk divonis mati gara-gara berurusan dengan bisnis haram narkoba membuat masyarakat semakin berhati-hati. Secara internasional, Indonesia sebagai kumpulan masyarakat memiliki posisi yang meyakinkan bahwa darurat narkoba yang dinyatakan Indonesia diikuti dengan pelaksanaan instrumen hukum untuk memeranginya. Perubahan ini dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah kasus narkoba baik sebagai korban maupun pengedar di Indonesia.

Secara ekonomi, implementasi kebijakan ini seharusnya dapat membuktikan bahwa kerugian negara atas suap-menyuap penanganan kasus korupsi, penyediaan obatan-obatan untuk rehabilitasi, biaya pemeriksaan dan penindakan kasus narkoba, hingga larinya keuntungan narkoba yang luput dari pajak dapat diturunkan serendah mungkin. Perubahan ini dapat dilihat dari tidak adanya pabrik-pabrik narkoba dan pusat-pusat transaksi narkoba, serta menurunnya jumlah korban, produsen, dan distributor narkoba di Indonesia.

Monitoring ini justru berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan kesan bahwa Indonesia sedang darurat narkoba dan sedang dilakukan perang narkoba secara hukum, tetapi di sisi lain sedang terjadi agenda tersembunyi untuk memperlancar bisnis narkoba yang seolah-olah telah berkurang. Pihak-pihak tersebut dimungkinkan sedang melakukan pembohongan publik sehingga Presiden dan aparat penegak hukum perlu menaruh perhatian yang memadai.

4. Explanation, yaitu menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik berbeda dengan tujuan kebijakan publik. Tujuan pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba dan pemberian grasi sebagai wujud rasa kemanusiaan ternyata tidak membuat Indonesia berdaulat dari terbebas dari ancaman narkoba yang merugikan masyarakat. Seharusnya, undang-undang tentang narkotika dapat berhasil mengatasi permasalahan narkoba. Seharusnya pula, undang-undang tentang grasi memberikan keuntungan yang besar bagi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia. Namun, fakta menunjukkan bahwa kasus-kasus narkoba justru semakin banyak dan memberikan kesan umum bahwa Indonesia hanya memiliki instrumen hukum semata. Sejatinya, instrumen tersebut menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah yang semakin rumit hingga Indonesia secara malu-malu menyatakan dirinya sedang darurat narkoba.

ANALISA EVALUASI DAN PENGAMBILAN PELAJARAN KEBIJAKAN
Evaluasi kebijakan ditekankan untuk menilai perbedaan antara sebelum dan setelah diimplementasikannya sebuah kebijakan. Evaluasi dilakukan sebatas untuk memaparkan apakah tujuan kebijakan bertemu dengan tercapainya sebuah kebijakan. Kenyataannya, tidak ada kebijakan yang memuaskan semua pihak. Itu berarti bahwa kebijakan relatif sulit untuk dinilai keberhasilannya.

Sebagai warga Negara Indonesia, saya merasa diri saya terancam apakah makanan dan obatan-obatan yang saya konsumsi telah terkontaminasi oleh narkoba atau tidak. Saya melihat banyak anak muda yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sehingga masa depan mereka terampas. Lalu, dimanakah Negara?

Indonesia sudah memiliki instrumen hukum untuk mengatasi kasus-kasus narkoba. Tujuan instrumen tersebut ialah terbebasnya masyarakat Indonesia atau secara spesifik setiap individu dari bahaya narkoba. Namun, mengapa masih saja banyak korban akibat narkoba? Undang-Undang tentang Narkotika telah dilaksanakan dan beberapa kasus narkoba mendapatkan tindakan hukum yang serius. Namun, kenapa bandar-bandar yang memproduksi narkoba tetap saja bebas berkeliaran.

Beberapa pelaku kejahatan narkoba besar telah dihukum berat melalui vonis hukuman mati. Namun, mengapa mereka masih saja bisa menjalankan bisnis narkoba di dalam bui? Para terpidana mati kasus narkoba yang memiliki riwayat hitam pelemahan kedaulatan hukum Indonesia bahkan telah mendekat hari-hari eksekusi mati. Namun, mengapa mereka masih saja percaya diri mengajukan peninjuan kembali ke Mahkamah Agung dan juga permohonan grasi kepada Presiden? Saya merasa bahwa satu-satu cara untuk mengatasi darurat narkoba sekaligus menegakkan kembali tongkat kedaulatan Indonesia secara hukum ialah dengan cara menolak grasi para terpidana mati kasus narkoba. Hanya itu alternatif kebijakan yang tidak populer, tetapi lebih logis, objektif, dan manusiawi.

KEPUSTAKAAN
Badan Narkotika Nasional (2014) Laporan Tahunan BNN, Jakarta: BNN.
Birkland, T. A. (2007) Agenda Setting in Public Policy,’ in Gerald J. MIller, G.J., Sidney, M.S. and Fischer, F., eds., Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, Boca Raton, London, New York: CRC Press.
Dwidjowijoto, R. N. (2004) Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Lamintang, P.A.F. (1984) Hukum Penitentier Indonesia, Bandung: CV. Armico.
Mariyadi (2014) Hubungan Kemandirian Peradilan dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Penegakan Keadilan, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
Santoso, P. (2010) Modul Pembelajaran: Analisa Kebijakan Publik, Yogyakarta: PolGov.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Utrecht (1965) Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Bandung: Universitas Padjajaran.
Zakaria, B. (2007) Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Medan: Bina Medis Perintis.




.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar