Selasa, 10 Desember 2019

Hubungan Pusat-Daerah: Intisari UU 32 Tahun 2004 dan UU 23 Tahun 2014

Oleh: Agung Widhianto, M.Sc
(Ketua Pandjer School – agung.widhianto@outlook.com)



Tulisan ini adalah hal-hal utama yang saya tangkap dari perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut hubungan antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

UU Nomor 32 Tahun 2004 
Undang-Undang ini memiliki 2 esensi dalam mengatur tata kelola pemerintahan di daerah, yaitu:

Pertama, menegaskan kembali sejumlah urusan pemerintahan absolut yang ditangani oleh Pemerintah Pusat dalam bidang-bidang yang telah ditentukan, seperti agama; moneter; politik luar negeri, keamanan; pertahanan, fiskal dan yustisi. Urusan-urusan tersebut menjadi kewenangan penuh Pempus sehingga tidak membuka peluang keterlibatan Pemda. Bagi saya, pembagian tugas tersebut sangat tegas, jelas, dan spesifik menekankan sentralisasi Pempus untuk hal-hal yang strategis, sekaligus memberikan antisipasi yang absah adanya kemungkinan Pemda menyamai atau bahkan mengungguli Pempus.  Tentu saja daerah dengan desentralisasi asimetris mendapatkan beberapa pengecualian, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk dapat menerapkan hukum Islam dan menjalin hubungan luar negeri sendiri.

Kedua, urusan concurrent yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk pembagian peran antara Pempus dan Pemda dalam urusan-urusan di luar urusan absolut yang ditangani oleh Pempus. Harus diakui bahwa terdapat kritik atas UU ini yang dianggap kurang mampu mengkopromikan perbedaan potensi antardaerah. Ini juga diperumit dengan tidak adanya standar pelayanan publik yang tidak hanya menjadi tolok ukur kuantitas pembangunan, melainkan menjadi basis legitimasi bagi daerah untuk mengedepankan kualitas pembangunan. Dengan kata lain, meski Pemda mendapatkan delegasi kekuasaan untuk mempercepat pencapaian pembangunan di daerah, di banyak kasus hal ini dijadikan alasan daerah untuk berkompetisi memenangi ukuran-ukuran keberhasilan yang dibuat oleh Pempus, bukan justru berorientasi pada kepuasaan masyarakat di daerah terhadap capaian program pembangunan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 
UU ini memiliki 3 esensi yang melengkapi UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

Pertama, urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan penuh Pempus, seperti dalam urusan pertahanan, moneter, politik luar negeri, yustisi, fiskal, agama dan keamanan. Pelaksanaaan urusan ini dapat dilakukan Pempus menggunakan 3 asas otonomi, yakni 1) dekonsentrasi, 2) desentralisasi, dan/atau 3) tugas pembantuan.

Kedua, urusan pemerintahan concurrent diperanbagikan antara Pempus dan Pemda yang dikategorikan ke dalam 2 jenis prioritas urusan, yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam nada ini, urusan wajib diimplementasikan oleh semua daerah, sementara urusan pilihan hanya dilaksanakan atas dasar kemampuan daerah. Meski demikian, urusan wajib tidak dapat terpenuhi secara maksimal menurut proses dan dampaknya karena ia masih memiliki ketergantungan erat dengan dukungan Pempus, terutama dari segi pendanaan. Oleh sebab itu, urusan wajib yang tidak maksimal terpenuhi menyebabkan urusan pilihan menjadi hal yang sejauh ini kurang diperhatikan oleh Pemda.

Ketiga, urusan pemerintahan umum yang secara definitif menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam bidang-bidang umum yang menyangkut proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, presiden mendelegasikan kewenangan eksekutifnya kepada para kepala daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Poin Refleksi 
Saya bependapat bahwa dinamika yang mengakibatkan pergeseran pada struktur kelembagaan pemerintahan menurut dua undang-undang tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memperbaiki kualitas demokrasi di satu pihak dan mengoptimalkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat di pihak yang lain. Namun demikian, saya melihat bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan otonomi yang luas bagi daerah, tetapi sayangnya otonomi tersebut tidak didukung oleh konfigurasi yang memadai dari sisi sumber daya penyelenggaraan pemerintahan di banyak daerah. Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan perbaikan dari segi keseimbangan peran pemerintahan antara pusat dan daerah, tetapi saya berpendapat bahwa ia masih memiliki kecenderungan untuk mengakomodasi potensi konflik politik praktis di daerah yang menyandera kepentingan umum, misalnya pasca Pilkada. 



Tidak ada komentar:

Posting Komentar