Senin, 13 Januari 2020

Memahami Arti Penting Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

(Koordinator Sekolah Kepemimpinan Desa)

Picture


A. Informasi Ringkas
Tempat: Panjer
Hari : Sabtu, 11 Januari 2020
Waktu: Pukul 14.00 – 18.00 WIB
Peserta : 12 orang
Fasilitator: Drs. Ach Djunaidi dan Mardiadi, S.Pd.I

B. Pengantar
Salah satu tahapan (siklus) proses pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Laporan Pertanggungjawaban atau yang sering kita sebut dengan istilah LPJ. Selama ini LPJ hanya dimaknai sebagai bagian dari siklus sehingga dalam praktiknya hanya sebatas tulisan berupa angka-angka dan pelengkap administratif. Padahal, sebetulnya LPJ mengandung makna yang sangat mendasar, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi pertanggungjawaban moral. Dampaknya pun akan sangat berbeda antara LPJ yang hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan ‘LPJ yang disusun dengan runtut dan benar’.

Berangkat dari permasalahan di atas, Diskusi Pembelajaran Pandjer School, pada hari Sabtu, 11 Januari 2020 mengkaji tentang “Arti penting dari Laporan Pertanggungjawaban/LPJ” dengan narasumber Drs. Ach. Junaedi, Mardiadi, S.PdI, Moh. Amiruddin, S.IP, MM, dan Yuswadi, S.Sos.

C. Kajian Filosofis dan Yuridis
1. Kajian Filosofis
Laporan pada hakikatnya adalah kewajiban yang melekat pada setiap apapun yang diperbuat oleh manusia. Pertanyaannya adalah mengapa harus ada laporan? Manusia diciptakan oleh Tuhan “dibebani” dengan 2 hal:
     a. Tanggung jawab
     b. Sifat lalai/pelupa

Tanggung jawab yang dibebankan oleh Tuhan kepada manusia berupa kewajiban “penghambaan diri” (beribadah kepada Tuhan). Dalam pelaksanaan penghambaan diri kepada Tuhan, manusia sering kali lalai/lupa terhadap kewajibannya untuk beribadah. Maka kemudian Tuhan menurunkan 2 (dua) alat/perantara sebagai fungsi kontrol yaitu: Malaikat dan Nurani.

Pada tataran kehidupannya, manusia sebagai makhluk yang dikontrol memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi sebagai makhluk individu dan fungsi sebagai makhluk bersosial/bermasyarakat. Sebagai makhluk individu, setiap manusia itu tercipta menjadi makhluk yang baik, “kullu mauludin yuuladu ‘alal fithrah” (setiap manusia dilahirkan/tercipta dalam kondisi suci). Namun ketika manusia menempati fungsi sosial dan bermasyarakat, dengan berdalih karena godaan “iblis”, maka manusia menjadi berubah. Ada yang tetap baik dan ada yang berubah menjadi tidak baik. Dan karena perubahan itu juga, maka kemudian manusia membutuhkan yang namanya “aturan”.

2. Kajian Yuridis
Salah satu kelompok masyarakat adalah Pemerintah Desa. Yang dimaksud Pemerintah Desa menurut undang-undang adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa sebagai unsur pemerintah desa mengacu pada visi/misi desa yang merupakan perwujudan dari visi misi Kepala Desa. Sehingga semua program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak bisa lepas dari ruh visi/misi yang disusunnya. Untuk memastikan agar Kepala Desa dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari riil (ruh) visi/misinya. Di dalam Pemerintahan Desa dilengkapi dengan pengawasan, baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga BPD, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai alat kontrol dalam pengawasan berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  yang secara administrasi di tingkat desa ada 3 dokumen, yakni:
  1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang isinya identik dengan laporan keuangan Pemerintah Desa kepada BPD.
  2. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) yang isinya berupa laporan kegiatan tahun berjalan kepada masyarakat, dan;
  3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.

D. Arti Penting Laporan Pertanggungjawaban
Seperti di kemukakan di atas, selama ini desa dalam menyusun LPJ masih sebatas pelengkap administrasi dan salinan yang berupa angka-angka. Namun harus dipahami bersama bahwa LPJ mempunyai pengaruh dan peranan penting terhadap kinerja dan keberlanjutan seorang Kepala Desa.

Fungsi laporan pertanggungjawaban (LPJ) bagi seorang Kepala Desa adalah:

1. Untuk mengetahui target capaian
Dari LPJ yang disusun dapat untuk mengetahui program kegiatan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa, sudah berapa kegiatan yang dilakukan. Berapa persen target capaian yang telah dilakukan di tahun berjalan sehingga pada akhirnya dapat menjadi kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya;  

2. Sebagai alat evaluasi
LPJ disusun menjadi bagian penting dalam evaluasi program dan kegiatan. Artinya apakah program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa mampu menjawab visi misi desa/Kepala Desa, atau justru eforia mengikuti alur pola masyarakat yang dengan dalih partisipasi yang akhirnya berdampak pada partisipasi yang kebablasan tanpa melihat pada rujukan visi misi desa/Kepala Desa.

3. Untuk menunjukkan prestasi
Yang selama ini belum dimunculkan dalam LPJ adalah bahwa LPJ sebagai bukti untuk menunjukkan prestasi kerja seorang Kepala Desa. Salah satu contohnya ketika awal menjabat, seorang Kepala Desa mempunyai tanggungan 40 KK yang memiliki rumah tidak layak huni. Misalnya di tahun pertama sudah terbangun 20 RTM. Itu artinya sebuah prestasi Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun sudah mampu menuntaskan 20 KK untuk dapat memiliki rumah yang layak huni.

4. Bukti sejarah
Sejarah dibangun berdasarkan fakta dan realitas, dan akan memiliki arti penting pada masa generasi berikutnya. LPJ yang baik dan benar adalah bagian dari bukti sejarah yang akan dinikmati dan dikenang terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya.

5. Sumber belajar
LPJ adalah bagian dari siklus pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa yang harus dilalui. LPJ dilakukan setelah melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan baru laporan pertanggungjawaban. Artinya, setiap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa/Kepala Desa tidak datang tiba-tiba (program siluman) dan harus melalui proses tahapan yang namanya laporan pertanggungjawaban.

6. Bukti hukum
Jangan dilupakan bahwa LPJ adalah bukti hukum yang sangat otentik bagi pihak yang berkepentingan. Sehingga ketika salah dalam menyusun LPJ akan berakibat fatal bahkan bisa menjadikan seorang Kepala Desa berhadapan dengan hukum.

Sering kali terjadi di desa, seorang perangkat desa atau Kepala desa kelabakan ketika ada pihak lain yang menanyakan capaian kinerjanya atau yang trend ditanyakan tentang penggunaan keuangan desa. Hal itu disebabkan karena saat menyusun laporan pertanggungjawaban belum  maksimal.

E. Manajemen Kerja dan Waktu
Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan sendiri. Hal itu disebabkan karena saat pelaksanaan kegiatan juga banyak pihak yang terlibat. Maka untuk menghasilkan LPJ yang berkualitas membutuhkan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, seperti Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana kegiatan, bendahara desa. Masyarakat yang terlibat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. Di samping manajemen kerja, manajemen waktu juga penting diperhatikan. Idealnya, LPJ disusun segera ketika pelaksanaan kegiatan berakhir. Menunda dalam menyusun LPJ juga akan berdampak pada kualitas LPJ itu sendiri.

F. Catatan Penting untuk Pandjer School dari Para Teknokrat
Pembelajaran Pandjer School kali ini menghadirkan narasumber tamu, yaitu Mohammad Amiruddin, S.IP, MM, (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yang sebelumnya menjabat Kepala Dispermades P3A) dan Yuswadi, S.Sos (Mantan Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, DispermadesP3A Kabupaten Kebumen). Beliau berdua menyambut baik terselenggaranya pembelajaran Pandjer School dimana sesuai dengan AD/ARTnya berfokus pada 3 (tiga) program, yaitu Sekolah Kepemimpinan Desa, Sekolah Parlemen Lokal, dan Diskusi Publik Tematik yang diselenggarakan secara gratis untuk meningkatkan kepekaan dan keterampilan warga negara dalam urusan kepemimpinan dan kebijakan publik.

Menurut dua narasumber tamu, beberapa hal penting yang harus dikuatkan oleh Pandjer School adalah:

1. Memahami klaster wilayah
Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 5 klaster wilayah, dimana masing-masing klaster mempunyai ciri khas masing-masing, baik gaya kepemimpinan kepala desanya maupun karakter desanya. Para calon fasilitator yang akan mendampingi ke desa harus dibekali dan diberi pemahaman tentang kondisi wilayah sehingga ketika berada di lapangan tidak gagap dengan situasi dan kondisi.

2. Pemerintah butuh penyeimbang
Kondisi masyarakat saat ini sudah sangat kritis dan dinamis sehingga membutuhkan pemberdayaan agar sikap kritis yang dimiliki dapat terarah, dan kritik yang diberikan bersifat konstruktif. Di sisi lain Pemerintah Desa di dalam menjalankan roda pemerintahan di desa juga harus memahami karakter masyarakatnya (tidak alergi kritik).  Di sinilah pentingnya peran pihak luar (salah satunya Pandjer School) untuk memberikan pemberdayaan untuk keduanya.

3. Penting adanya Training of Trainers (ToT) bagi para calon fasilitator
Setiap fasilitator yang akan mendampingi di desa harus dibekali dengan pemahaman yang komprehensif (menyeluruh/totalitas). Tidak sebatas memahami teknis aturan perundangan dan teknis administrasi. Studi kasus yang ada di desa menjadi bagian penting yang harus dikaji dan dipahami bersama oleh para calon fasilitator.

4. Rintis pilot desa dampingan
Bukti keberhasilan dari lembaga pemberdayaan adalah ketika mampu menunjukkan bukti hasilnya. Salah satu buktinya adalah dengan pilot project desa dampingan. Dari pilot project desa dampingan itulah dapat menjadi salah satu tolok ukur lembaga pemberdayaan itu dapat dikatakan berhasil dan tidak berhasil.

5. Publikasi
Saat ini sebetulnya banyak pihak yang membutuhkan penguatan, kajian keilmuan. Namun terkadang tidak tahu dimana tempatnya. Maka publikasi penting dilakukan. Dalam ilmu ekonomi (pasar) “jangan menunggu konsumen, tetapi menjemput konsumen”.

Pada akhirnya kepada para peserta yang hadir beliau berpesan bahwa dalam menyusun LPJ hendaknya jangan terpaku pada format dan hanya menyalin angka dan tulisan, tetapi buatlah dan susunlah LPJ yang mencerminkan target kinerja seorang Kepala Desa. Mari berinovasi untuk memajukan desa dan masyarakatnya!

Demikian catatan kecil dari proses pembelajaran Pandjer School bulan ini. Selamat berjumpa pada pembelajaran berikutnya pada Sabtu, 08 Februari 2020.


Dokumentasi Kegiatan

Picture

Picture

Picture


Picture

Tidak ada komentar:

Posting Komentar